GEJOLAK PARTAI GERINDRA KALTENG YANG SEMAKIN MEMANAS

oleh -441 views

PALANGKA RAYA.(jurnal88)

Menanggapi kisruh di DPD Gerindra Kalteng saat ini, terkait ketidakpuasan pengurus dan anggota, terhadap kepemimpinan H. Iwan Kurniawan.
Salah seorang mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan tengah, Periode 2014 – 2019, yang juga merupakan mantan pengurus DPD Gerindra Kalteng,
H. Herianyah, SE, M.AP, angkat bicara.

“Memang aneh, ketua Partai ini, untuk berkomunikasi saja, sejak dulu (misalnya via telepon), kami yang pengurus DPD saja mengalami kesulitan, apalagi pihak lain. Dan sekarang kedengarannya, beliau makin sulit dihubungi.”
Pengelolaan partai dibuat seenaknya sendiri, dan hampir semua kebijakkan diputuskan sendiri. Hampir tidak pernah diadakan rapat pengurus, untuk membicarakan, atau memutuskan sesuatu tentang kebijakkan, atau hal-hal lain yang terkait dengan partai.
“Nama2 di kepengurusan pun, mungkin sebagian yang bersangkutan tidak tahu, dan terkesan hanya dijadikan pelengkap untuk administrasi saja. Dan dalam SK terbaru (yg hingga saat ini belum disampaikan kepada masing2 pengurus), nama saya dihilangkan, tanpa alasan yang jelas” beber,
H. Heriansyah.

Sejak Pilkada 2018, Pileg dan Pilpres 2019, serta Pilkada 2020. Gerindra Kalteng stagnan, tidak melaksanakan konsolidasi sesuai mekanisme Partai. Saat Pilpres, tim kampanye Prabowo Sandi (02) Kalteng, tidak berjalan dan ditenggarai digembosi oleh tim 01. Pada Pilkada Tahun 2018, banyak masalah mahar yg diributkan oleh para paslon, yang dijanjikan akan diusung oleh Gerindra (hingga ramai di media massa).
Sampai tahun 2019, kursi DPRD Provinsi turun 1 kursi, dari 6 jadi 5 kursi, serta hilangnya posisi Wakil Ketua DPRD provinsi. Seperti juga di Kota Palangkaraya, dimana Gerindra juga turun drastis. Dari 4 kursi, jadi 2 kursi, serta hilangnya posisi Wakil Ketua DPRD.

Dalam kontestasi Pilkada Kalteng Tahun 2020, semua paslon yang diusung Partai Gerindra, keok.
Ini sekilas gambaran, menurunnya posisi Gerindra Kalteng yang dinakhodai H. Iwan Kurniawan sejak berdiri. Penggantian struktur pengurus DPD & DPC tidak ada mekanisme sesuai aturan partai (hanya sekehendak ketua DPD). Serta adanya SK palsu yang terjadi di DPD & DPC, serta status kantor DPD Gerindra, yang tidak jelas kepemilikannya, hingga saat ini. Padahal dana pembangunannya, dari para Paslon Pilkada, dan anggota DPRD, yang juga ikut menyumbang dana pembangunannya. Hingga saat ini, tidak seorangpun kader partai yang berhasil jadi pimpinan daerah di Kalteng. Oknum ketua DPD, terlihat hanya mementingkan diri sendiri, dan terkesan mengatasnamakan (menjual) partai, untuk memperkaya diri sendiri. Pungkas H. Herri.(9/1/2021)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *