KETUA DPD PPKHI KALTENG ANGKAT BICARA TERKAIT KECELAKAAN KERJA TKA DI PT. MPP ADA APA

oleh -142 views

PALANGKA RAYA, JURNAL88.co.id – PT. Mineral Palangkaraya Prima (MPP), yang bergerak di bidang pengolahan pasir kuarsa di daerah Kabupaten Kapuas banyak mendapat sorotan oleh masyarakat di Kalimantan Tengah karena kecelakaan yang dialami oleh 3 orang pekerjanya dimana pekerja itu diduga TKA Ilegal dan juga Perusahaan tersebut masih belum lengkap izin-izinnya tetapi sudah beroperasi.

Awak media mencoba untuk menelusuri izin dari perusahaan PT MPP tersebut ke kantor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar mengetahui titik terang tentang izin perusahaan yang diduga mempekerjakan TKA Ilegal asal cina.

Kepala bidang pengawasan mineral Agus Candra saat diwawancarai awak media mengatakan, “Sebenarnya sejak tahun 2020 kewenangan untuk perizinan tambang dari dinas esdm sendiri sudah dilimpahkan ke pusat, jadi untuk PT MPP perizinanan nya dikeluarkan oleh BKPM (badan Koordinasi Penanaman Modal) pusat, jadi PT MPP ini sudah mendapat NIB (nomor induk Berusaha), sedangkan kegiatannya nanti keluar arahnya dalam bentuk IUPK pemurnian dan sampai sekarang proses itu belum selesai tetapi mereka sudah melakukan aktifitas jadi secara legalitas mereka belum memenuhi prosedur untuk melaksanakan kegiatan, ucapnya.

Lebih lanjut dikatakannya sampai sekarang kami tidak mengetahui sudah berapa lama mereka beraktivitas karena belum ada laporan ke kami, tambahnya lagi.

“Karena kalo terdaftar terdapat di data base yaitu lewat Mody yang ada di direktorat batu bara dan PT MPP ini belum terdaftar di data base esdm dan PTSP juga belum ada nama perusahaan tersebut.

Perusahaan tersebut bukan ilegal tetapi perusahaan tersebut masih dalam proses perijinan”, kata Agus beberapa waktu lalu

Agus juga menjelaskan, “Sekarang untuk perizinan sejak terbitnya UU nomor 2 tahun 2020 per 11 juni 2020 itu kewenangan itu sudah dipegang oleh pusat. Jadi siapapun yang melakukan permohonan terkait tentang IUP (Ijin Usaha Pertambangan) mineral logam/non logam maupun IUP Batu Bara itu langsung dilakukan di pusat bukan PTSP”,jelasnya.

Saat ditanyakan apakah tidak ada pengawasan untuk Perusahaan tersebut Agus katakan, “pertama, bagaimana mau ada pengawasan terdaftar di data base kita saja tidak ada perusahaan tersebut. Kedua kewenangan kami untuk itu per 11 juni memang tidak ada lagi, karena pengawasannya merupakan kewenangan pemerintah pusat, yang dilaksanakan oleh inspektorat tambang yang ada di provinsi kalteng”, ujarnya.

Terpisah Kepala Dinas Disnakertrans Syahril Tarigan saat ditanyakan perihal TKA Ilegal di ruangan Kantornya mengatakan, “kami sudah melakukan pengecekan-pengecekan dan kami sendiri belum menemukan data perusahaan ini di data wajib lapor ketenagakerjaan, dimana kami punya sistem secara online dimana perusahaan wajib lapor keberadaannya dan tenaga kerjanya, jadi kami sama sekali tidak mengetahui bentuk perizinan dan aktivitas dari perusahaan tersebut”,ucapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, “kami sudah mengecek setelah kami tahu perusahaannya maka kami mengecek keberadaan TKA yang ada di perusahaan tersebut ini pun dilakukan secara online karena ada aplikasi TKA online namanya, yang dikelola oleh kementerian disini pun kami tidak menemukan tenaga kerja asing di perusahaan tersebut, jadi saya tidak dapat menjawab lebih jauh karena itu adalah perusahaan tambang dan ijinnya adalah izin tambang maka kecelakaan kerja itu adalah kewenangan di kementerian esdm tetapi menyangkut TKA nya bila resmi ranahnya kami, Jadi sejauh ini kami belum mendapatkan data terkait dengan keberadaan TKA perusahaan tersebut”, beber syahril saat dimintai keterangan beberapa waktu lalu

“Untuk Pengawasan dari Disnakertrans sudah berjalan dengan mengetahui telah terjadinya kecelakaan dan kita sudah antisipasi supaya tidak terjadi kecelakaan, terkait dengan kecelakaan itu sendiri karena itu perusahaan tambang maka menjadi kewenangan kementerian esdm, pada intinya perusahaan ini tidak pernah melapor”,ujarnya.

Ditempat berbeda saat awak media menanyakan masalah ilegalnya TKA di perusahaan PT MPP kepada Antonius seorang Praktisi hukum sekaligus pengacara, Anton mengatakan kalau pekerja asing yang bekerja di Indonesia ini harus berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan apabila ada TKA yang masuk ke indonesia tanpa terpantau pihak imigrasi, maka itu patut menjadi pertanyaan”,ucap Anton Jumat 23 Juli 2021.

“Untuk perusahaan bila ingin berdiri di negara Indonesia ini maka perizinannya harus jelas dan perusahaan ini perizinan nya belum lengkap kok bisa beraktifitas itu jadi pertanyaan bagi kita juga, apakah ada oknum-oknum yang bermain disini sehingga perusahaan yang belum lengkap izinnya bisa beroperasi”, jelas anton lagi.

“Menurut Anton pemerintah Daerah harus menindak tegas perusahaan tersebut dengan bekerja sama dengan pihak imigrasi”ucapnya.

Saat ditanyakan apakah ini suatu peringatan bahwa masih banyak perusahaan yang berdiri di Kalteng ini yang dimana masih belum memiliki izin lengkap tetapi sudah bisa beroperasi dan beraktifitas

” saya tidak bisa berpraduga, cuma saya meminta agar pemerintah daerah mulai mendata dari awal lagi perusahaan yang berdiri di Provinsi kalteng ini, agar dapat mengetahui izin operasi setiap perusahaan yang berdiri di Provinsi Kalimantan Tengah ini, agar hal-hal seperti ini tidak terulang lagi”,pungkas Anton.

( Wan**Jurnal88 )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.