Ngeriii…!! Oknum Kades Mampai Beserta Suaminya Arogan dan Melakukan Penistaan Terhadap Wartawan.

oleh -84 views

Kuala Kapuas/Jurnal88

Sebagai pejabat publik sudah seharusnya bisa memberikan contoh, baik etika maupun sopan santun. Karena pejabat publik selaku abdi masyarakat harus dapat memberikan tauladan untuk masyarakatnya sendiri.

Sikap kooperatif dan kerjasama terhadap insan Pers sebagai mitra pemerintah harus dijaga, karena pewarta dalam bertugas sebagai kontrol sosial didasari oleh Undang-Undang.

Seperti yang dialami oknum Kepala Desa (Kades) Mampai, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, yang mana pada Saptu (11/9/2021) telah melakukan penistaan lisan dan penghinaan bersama sang suaminya terhadap seorang wartawan.

Menurut Risky dan kedua orang temannya, sikap arogansi oknum Kades Mampai Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, berawal ketika ia ingin Silaturrahmi dengan niat yang baik. Namun, kedatangan mereka disambut dengan nada yang tidak seharusnya oknum Kades ucapkan, apalagi melontarkan perkataan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang pejabat negara, yang mengatakan “Kenapa kalian ini ada keperluan apa datang kesini apa perlunya,” Ucap oknum Kades tersebut terhadap wartawan.

Tidak hanya itu, Suami Oknum Kades Mampai itu juga melontarkan nada kasar kepada tiga orang wartawan. “Kalian ini datang kesini seperti kami punya hutang aja, seperti pengemis aja kalian ini,” Ujar suami oknom Kades yang diketahui menjabat sebagai ASN Kesehatan.

Sangat disayangkan, Oknum Kepala Desa Mampai dan suaminya sampai melontarkan dengan nada arogan dan lantang mencaci maki Wartawan dengan bahasa kotor yang mana telah mengarah dengan pencorengan nama baik wartawan. Hingga berita ini diturunkan, agar pihak dari Pemerintah baik dari Kecamatan ataupun Kabupaten agar bisa menindak oknum kades yang mana telah mencoreng nama baik pewarta sebagai kontrol Sosial.

Padahal sudah jelas tertuang dalam pasal 18 undang undang No 40 tahun 1999, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi tugas pers terancam pidana ancaman paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *