PENJELASAN RESMI KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TERKAIT* *RENCANA MUTASI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI* *PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

oleh -204 views

Jakarta- Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN menyebutkan bahwa KASN berwenang mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi. Hasil Pengawasan tersebut disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang untuk wajib ditindaklanjuti.

Panitia Seleksi telah melaksanakan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk dua JPT yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun hasil Seleksi terbuka JPT tersebut, tidak mendapatkan peserta yang memenuhi nilai ambang batas sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi sebelum seleksi dimulai. Hal ini sebagaimana penjelasan Sekretaris Daerah Provinsi Banten yang dalam hal ini bertindak a.n Gubernur Banten melalui surat kepada Ketua KASN dengan Nomor: 800/563-BKD/2020 tanggal 27 Februari 2020. Dalam surat yang sama Sekretaris Daerah Provinsi Banten sekaligus mengajukan permohonan rekomendasi untuk melakukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dengan cara mutasi terhadap kedua jabatan tersebut.

Menanggapi surat a.n Gubernur Banten tersebut, KASN melalui Asisten KASN Bidang Pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah II Kusen Kusdiana telah melakukan klarifikasi dengan Panitia Seleksi
“benar pada tanggal 12 Maret 2020 tim KASN telah melakukan klarifikasi dengan Panitia Seleksi terbuka JPT Provinsi Banten bertempat di Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Banten untuk mengetahui proses pelaksanaan seleksi terbuka” ungkap Kusen.

Komisi ASN melalui surat rekomendasi Nomor: B-1163/KASN/04/2020 tanggal 15 April 2020 telah menyetujui Pemerintah Provinsi Banten untuk melakukan pengisian JPT Pratama dengan cara mutasi terhadap dua jabatan dimaksud dengan catatan melakukan proses Uji Kompetensi terlebih dahulu sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen PNS dan PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Lebih lanjut Kusen menambahkan bahwa KASN belum menerima berkas kelengkapan Uji Kompetensi sebagaimana disebutkan dalam surat KASN
“KASN telah menyetujui pengisian kedua Jabatan Pimpinan Tinggi tersebut melalui mekanisme mutasi, namun sampai saat ini kami belum menerima berkas kelengkapan Uji Kompetensi sebagaimana kami sebutkan dalam surat kami” tegas Kusen.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen PNS menyebutkan bahwa Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi melalui Uji Kompetensi dapat dilakukan melalui mekanisme rekam jejak,wawancara dan assesment. Dengan terlebih dahulu membentuk Panitia Seleksi dan Tim Assesment.
Demi kelancaran jalannya pemerintahan, KASN berharap Gubernur Banten selaku Pejabat Pembina Kepegawaian segera melakukan pengisian JPT sesuai peraturan perundang-undangan dan dengan berkoordinasi dengan KASN. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menghimbau para Pejabat Pembina Kepegawaian untuk selalu patuh kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen PNS dalam melakukan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *