PROYEK BWSK.II, YANG DIKERJAKAN KONTRAKTOR DIDUGA TIDAK MENJALANKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

oleh -923 views

KUALA KAPUAS.(jurnal88.co.id)

Banyaknya sejumlah proyek pengairan yang setiap tahunnya di kerjakan pihak pemenang tender di kabupaten kapuas provinsi kalimantan tengah, yang di kerjakan oleh kontraktor tidak mengacu pada SOP (Standar Operasional Prosedur), sehingga pekerjaan di duga menjadi asal asalan.

Dan juga lemahnya pengawasan dari dinas terkait, sehingga banyak tidak jelas anggaran yang di pergunakan, karena banyak proyek abaikan plang proyek atau bongkar pasang, hal ini yang menjadi pertanyaan publik.

Menyoroti banyaknya proyek pengairan/Handil milik Balai Wilayah Sungai Kalimantan.II yang di kerjakan pihak kontraktor setiap tahunnya terdapat berberapa titik tidak menggunakan plang proyek, pada handil handil tersebut sehingga terkesan proyek siluman yang tidak jelas sumber dananya serta tidak jelas berapa panjang handil yang di kerjakan.

Menurut Suparjo (45) tahun warga kuala kapuas yang juga sebagai pekerja buruh harian pada handil mengatakan kepada awak media Jumat,3/7/2020, beliau mengatakan dengan polosnya bahwa saya hanya sebagai pekerja dan kadang kadang yang pernah saya kerjakan sama sekali tidak ada plang proyek alias di simpan, kecuali awal pekerjaan baru di pasang untuk pengambilan viksual poto, setelah itu plang proyek di lepas, namun jika ada pemeriksaan plang proyek di pasang kembali.

Hal ini menurut beliau hanya untuk menghindari oknum oknum Lsm atau Wartawan dan Publik karena jika itu terpasang akan menghambat pekerjaan katanya, dan selanjutnya juga kadang plang proyek di pasang bukan di awal pekerjaan namun di pasang di belakang pekerjaan untuk menghindari hal hal yang bisa akan terjadi, Pungkasnya.

Kami selaku Media kontrol meminta kepada pihak Satker Balai Wilayah Sungai Kalimantan.II yang berkantor di Palangkaraya untuk bisa menegur pihak kontraktor sebagai pemenang tender pekerjaan agar memasang plang proyek dari awal kontrak hingga habis kontrak sampai masa pemeliharaan pekerjaan,
agar masyarakat bisa mengontrol dan sampai di mana hasil pekerjaan tersebut. Dan ini juga agar pihak kontraktor tidak bisa leluasa berupaya bermain main dalam pelaksanaan Proyek yang bersumber dari dana APBN maupun APBD, karena uang tersebut dari hasil pajak yang di kumpul dari masyarakat.

Dan hasilnya pun nantinya dapat dinikmati masyarakat itu sendiri, yang artinya program pemerintah yang di jalankan oleh dinas terkait memiliki nilai positif yaitu ada azas mamfaatnya.(AR-88)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *