TANPA PLANG PROYEK PENGGUNAAN DANA DESAT, KADES BISA KENA SANKSI

oleh -153 views

KAPUAS.(jurnal88.co.id)

Kasus tindak pidana korupsi tidak main main dalam suatu pengelolaan dana desa karena jika salah konsep dalam perencanaan yang menjurus merugikan uang negara bakal terancam pidana sesuai undang undang yang berlaku di indonesia.

Banyak belum mengetahui masyarakat tentang status dana desa, bahwa dana desa yang di kelola oleh kepala desa dalam hakekatnya yaitu dana desa adalah dana masyarakat, dimana aparat daerah maupun aparat desa diberi tugas wewenang untuk mengelolanya dengan baik, dan benar serta transparan terhadap masyarakat.

Menurut Persatuan Wartawan Kalimantan Tengah (PWKT), mengatakan kepada awak media jurnal88.co.id bahwa untuk pengawasan di lapangan Kementerian Desa mewajibkan setiap kepala desa memasang papan pengumuman di kantor desa setempat, dengan tujuan agar masyarakat mengetahui secara jelas dana desa yang akan di pergunakan untuk menata desa tersebut, agar semua hal yang berkaitan dengan dana desa dapat di ketahui oleh masyarakat, baik penggunaannya seperti berapa besar dana yang di terima hingga pengeluaran dana desa sesuai dengan hasil musrenbangdes.

Hal ini juga apa yang di maksud diatas masyarakat juga wajib turut serta mengawasi tentang penggunaan dana desa di wilayahnya masing masing, yang artinya pihak aparat desa agar bersipat jujur, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa tersebut ucapnya.

Selanjutnya Persatuan Wartawan Kalimantan Tengah.(PWKT), menghimbau kepada Aparat desa agar memasang papan pengumuman tentang Penggunaan dana desa, baik dalam melaksanakan kegiatan infrastruktur harus wajib memasang plang proyek kegiatan desa, agar masyarakat mengetahui berapa anggaran yang di pergunakan tersebut.

Seperti contoh yang baru di terima dari lapangan, juli 2020 ada salah satu desa di kalimantan tengah bahwa Desa Banama.I Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, di kabarkan warga dalam pelaksanaan suatu kegiatan infrastruktur desa tidak transparansi terhadap kegiatan pekerjaan yang di laksanakan kepala desa Banama.I, yaitu tidak memasang plang proyek kegiatan desa, hal ini membuat pertanyaan bagi masyarakat, dan ada apa ?
dengan proyek desa tersebut.

Ini sama saja diduga ada apa di balik proyek desa ?

Akhir akhir ini marak isu kasus penyelewengan dana desa, dan makin banyak di publikasi ke media massa, masyarakat Kalimantan Tengah khususnya terkait dengan dana desa, masyarakat mulai sadar dan terbuka jika di wilayah desanya terjadi indikasi penyelewengan oleh kinerja aparat desa dan me laporkan dengan penegak hukum untuk di lakukan penyelidikan, hal ini agar kepala desa tidak semena mena menggunakan anggaran dana desa tersebut.

Apapun sipatnya dan sekecil apapun namanya tindakan koropsi tentu ketahuan juga, maka masyarakat tidak perlu sungkan jika mengetahui ada keganjilan dalam suatu penggunaan dana desa laporkan kepada pihak penyidik aparat penegak hukum untuk di proses secara detail.
Karena aparat penegak hukum selalu proaktif kasus, asalkan laporan yang di laporkan kepada aparat penegak hukum benar, bukan di buat buat ucap PWKT. (AR-88)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *