Wakil Bupati Murung Raya Hadiri Rapat Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Secara Virtual

oleh -200 views

Puruk Cahu, (jurnal88)

Wakil Bupati Murung Raya (Mura) Rejikinoor Hadiri Acara Rapat Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), bertempat di aula Jaya tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (2/7/2020) yang terhubung secara virtual.

Acara ini di pimpin oleh Bapak Gubernur Kalteng Sugianto Sabran yang di ikuti oleh Kepala BPKP Kalteng Satia, Korwil II KPK Kalteng Assat R. Suwanda dibuka langsung oleh ketua KPK Firli Buhari secara Virtual dan diikuti seluruh Bupati/walikota dan para Kepala Inspektorat kabupaten/kota se Kalteng.
Dalam sambutan Gubernur menekankan pentingnya meminimalisir dan pencegahan korupsi di seluruh kabupaten/kota se Kalimantan Tengah.

“Pencegahan korupsi kita perlu evaluasi, serta harus diperkuat dengan perbanyak koordinasi dengan KPK,” Kata Gubernur kalteng. Terkait dengan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi H. Sugianto Sabran mengatakan, hal tersebut sangat penting karena Korsub KPK ini telah memaparkan hal-hal yang telah dilakukan Provinsi Kalteng terkait dengan pencegahan.

“Kita berupaya melayani masyarakat tanpa harus terjerat hukum karena kasus korupsi,” Ungkapnya.

Dia katakan, Pemerintah sejak awal sangat merespon dan mendukung penuh pelaksanaan kegiatan rencana aksi program pemberantasan korupsi. Hal itu dapat dilihat dari sejumlah langkah yang telah dilaksanakan, antara lain melauncurkan kebijakan e-government dengan dibangunnya sistem sistem e-planning, e-budgeting, e-samsat, e-perizinan dan e-TPP.
Dimana tujuannya disamping dalam rangka meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan keuangan daerah, tetapi yang tidak kalah pentingnya bakal berdampak pada semakin membaiknya tata kelola pemerintahan.

“Bahkan saat ini Kementrian Dalam Negeri telah menetapkan Kalimantan Tengah sebagai satu dari tujuh provinsi di Indonesia, sebagai pelaksanaan Pilot Project Integrasi Aplikasi e-Planning dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) secara nasional,” ujarnya.

Sehingga dengan telah diterapkan e-Government Kalteng atas arahan dari KPK saat ini, pemerintah Provinsi Kalteng telah merasakan manfaat langsung, dimana semua tidak terlepas dari dukungan tim KPK, melalui rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi.

“Makanya saya ajak pemerintah kabupaten dan kota di Kalteng harus memiliki komitmen yang sama dalam mengawal dan melaksanakan program pemberantasan korupsi terintegrasi, Sebab program aplikasi elektronik yang digunakan oleh pemerintah provinsi saat, dirancang untuk membangun suatu sistem. Sehingga ketika sistem itu telah terbangun dengan baik, maka siapapun yang melaksanakannya, dapat mewujudkan tata kelola pemerintahannya yang baik, bersih, transparan dan akuntabel dalam menuju pemerintahan yang baik,” pungkasnya.

Diketahui kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kalteng, dihadiri para Bupati-Walikota se-Kalteng. (Er)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *